23 January 2010

Awas penipuan dengan minta kirim pulsa dan pemerasan dengan mencatut nama pejabat.

Musim Catut Nama Kapolres

Jumat, 18 April 2008
DUNIA kejahatan semakin beringas saja. Sepertinya para penjahat sudah kehabisan cara hingga menghalalkan segala cara, termasuk memperalat nama pejabat, tak terkecuali Kapolres. Sepertinya, musim mencatut nama Kapolres pun sudah tiba. Sejak dua bulan terakhir, sudah tiga kasus pencatutan nama Kapolres. Pertama Kapolres Natuna, dimana penjahatnya meminta pulsa kepada Wakil Bupati Natuna Raja Amirullah. Lebih unik lagi, pemerasan itu berlangsung ketika Raja berkunjug ke kantor redaksi Sijori Mandiri.
Tindakan lebih berani lagi terjadi kepada Kapolres, nama AKBP Djoko Rudi Edianto telah dicatut orang tak dikenal. Dalam aksinya, pelaku mengelabui sejumlah pengusaha untuk meraup keuntungan pribadi.
Djoko yang mengetahui namanya dicatut untuk tindakan penipuan langsung beraksi. Ia mengaku sangat tergangggu dengan ulah orang misterius tersebut. "Perbuatan pelaku ini tentu saja tidak menyenangkan bagi diri saya pribadi dan para pengusaha. Yang jelas, saya tidak pernah melakukan hal itu," katanya ketika dikonfirmasi Jumat, (11/4).
Djoko menegaskan dengan adanya peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi dirinya dan masyarakat Karimun. Ia mengharapkan seluruh pengusaha di wilayah hukum Polres Karimun agar tidak melayani penelpon yang mengatasnamakan dirinya. "Saya harapkan kepada seluruh pengusaha di wilayah kerja Polres karimun untuk tidak serta merta mempercayai penelepon yang mengatasnamakan nama Kapolres Karimun. Apalagi telepon itu untuk meminta sesuatu," ujarnya.
Kendati demikian, Djoko masih mengaku beruntung karena di antara pengsuaha yang mendapat telepon, belum ada yang terjebak. Ia mengatakan kejadian pencatutan nama pejabat sudah sering terjadi, terutama pada saat pergantian suatu pimpinan baru di suatu instansi. Untuk itu kata dia, para pengusaha diingatkan agar tidak sampai mempercayai penelepon, yang mengunakan nomor pribadi (private number-red) tersebut.***
'Merampok' Lewat SMS
RENTETAN aksi pencatutan nama petinggi di kepolisian, dilakukan melalui pesan singkat (sms). Seperti handphone Raja Amirullah, Wakil Bupati Natuna bergetar pertanda ada pesan singkat (sms) yang masuk. Benar saja, di layar monitor ponsel Raja, terbaca sebuah pesan. Bukan sms biasa, tetapi pengirimnya mengaku Kapolres Natuna AKBP Agus Pranoto. Isinya, bukan pula memberi atau menanyakan informasi, melainkan minta dikirimi pulsa.
Peristiwa itu berlangsung ketika Raja Amirullah bertandang ke kantor redaksi Sijori Mandiri perwakilan Natuna Rabu, (26/3). Saat asyik berbincang, ponsel Wabup kemasukan sms, yang intinya minta dikirimi pulsa.
Lucunya, 'Pak Kapolres' itu mengatakan pulsa yang dimintakan hanya bersifat pinjaman. Pesan tersebut terkirim dari kartu dengan nomor layanan operator 0812 6369 5498. "Ini bapak mau minta tolong, kira kira bapak bisa dibantu ..? dari Pak Agus Pranoto.bls," demikian buniy sms tersebut.
Belum sempat dibalas Raja Amirullah, sms kedua, yang isinya lebih banyak masuk.
Disebutkan, Kapolres sedang kedatangan tamu dari Polda. "Bapak sedang ada tamu dari Polda, bapak belum sempat keluar dari kantor, bapak minta tolong kirimkan pulsa, ini atas nama pinjam, nanti bapak ganti rugi, tolong bapak penting, dari pak Agus Pranoto. Bls," demikian bunyi sms, yang langsung dibacakan Wabup kepada sejumlah wartawan dan kepala perwakilan Sijori Mandiri di Natuna.
Merasa ada yang tidak beres, Raja Amirullah menghubungi nomor tersebut sambil menanyakan maksud dan keperluan dari sms itu.
Mendengar jawaban yang tidak jelas dan meyakini ada praktek penipuan, orang kedua di Pemkab Natuna itu pun menimpali bahwa dirinya baru saja satu pesawat dengan Agur Pranoto. "Saya baru satu pesawat dengan beliau, kapolres adalah mitra kerja yang mempunyai hubungan baik. Jadi kalau Anda mau minta tolong bantuan pulsa, minta baik-baik, jangan mengatasnamakan orang lain, tolong jangan diulang cara seperti itu," demikian dikatakan Raja melalui ponselnya.
Kapolres Natuna AKBP Agus Pranoto yang dimintai keterangan terkait sms gelap tersebut, membantah dirinya ada mengirim sms, yang isinya meminta pulsa. Secara tegas dikatakan, dirinya sama sekali tidak pernah mengutus anggotanya untuk meminta ataupun, termasuk meminjam pulsa atau uang kepada orang lain maupun wakil bupati. "Saya kira, hal itu hanya dimanfaatkan untuk menghancurkan hubungan kemitraan antara institusi kepolisian dengan eksekutif sehingga menimbulkan image buruk di mata masyarakat," katanya.
Agus pun mengimbau seluruh pihak agar tidak mudah terpengaruh ataupun percaya dengan permainan serupa. Dikatakan, pada zaman modern ini, nomor selular sangat mudah diperoleh dengan harganya relatif murah. "Jika ditelaah secara sehat, tidak mungkin kepentingan pribadi semacam itu, harus melibatkan orang lain atau anggota saya," demikian Agus meyakinkan bahwa sms tersebut bukan berasal darinya.
Kendati demikian, belum ada penjelasan dari Aus Pranoto apakah pihaknya akan mengusut kasus, yang mencemarkan nama baiknya tersebut. (sm)
================
Bagai Mencabut Kumis 'Macan'

KARIMUN -- Pencatutan nama Kapolres Karimun AKBP Drs Djoko Rudi Ediyanto sungguh keterlaluan. Tindakan tersebut dinilai bagai mencabut kumis macan.
Hanya karena ada telepon mengatasnamakan Kapolres Karimun, yang mengaku butuh uang mendesak, Apong, pengusaha minyak di Kecamatan Meral, rela mentransper uang sebesar Rp125 juta. Dana tersebut ditransper dua kali. Pertama sejumlah Rp50 juta dan kedua Rp55 juta ke rekening BNI 46 Bekasi atas nama Abdul.
Kasat Reskrim, AKP Agus membantah jika Kapolres ada menyuruh orang meminta uang kepada pengusaha kayu itu. Ia mengaku baru menerima laporan tentang penipuan tersebut sekitar pukul 14.00 WIB setelah melakukan transper sebanyak dua kali. "Ia menyebutkan, pelaku penipuan mengaku sebagai Kapolres Karimun dan karena ada keperluan mendesak. Korban pun langsung mentransfer," kata Agus.
Menurut Agus, transfer uang pertama pada pukul 10.00 WIB ke rekening BNI 46 di Tangerang atas nama Handayani. Setelah itu, korban diminta datang ke Mapolres. Pada saat korban tiba di depan Mapolres, korban menelpon pelaku, yang menggunakan kartu Mentari nomor 081586715257. Pelaku meminta korban jangan masuk dulu. Malah disuruh lagi mentransper sebesar Rp55 juta ke rekening BNI 46 Bekasi atas nama Abdul. Siang harinya, setelah korban menghadap Kapolres, barulah disadari bahwa dirinya sudah tertipu.
Mengehui dirinya tertipu, Apong langsung mengecek ke bank BNI 46 di Jalan Trikora. Ternyata uang korban yang telah ditransfer ke dua nomor rekening atas nama Handayani dan Abdul sudah tidak ada. Pelaku sudah menstransfer ke beberapa nomor rekening yang lain.
Ironinya, pelaku tidak berhenti sampai di situ. Pelaku kembali meminta korban mentransper Rp125 juta ke rekening BCA Pondok Indah. Tapi, karena sudah membuat laporan ke polisi, pengiriman uang dibatalkan.
Belajar dari maraknya pencatutan nama Kapolres Karimun, Aus mengimbau pengusaha maupun warga Karimun, tidak terperdaya dengan modus penipuan tersebut. Dikatakan, Kapolres tidak pernah meminta sejumlah uang kepada warga Karimun. "Kasus ini tetap dalam penyelidikan polisi. Kita sudah mengirimkan surat resmi ke Indosat untuk melakukan pengecekan nomor yang digunakan pelaku," katanya.
Sebelumnya, nama AKBP Djoko Rudi Edianto juga telah dicatut orang tak dikenal. Dalam aksinya, pelaku mengelabui sejumlah pengusaha untuk meraup keuntungan pribadi. Djoko mengaku sangat tergangggu dengan ulah orang misterius tersebut.
Djoko menegaskan dengan adanya peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi dirinya dan masyarakat Karimun. Ia mengharapkan seluruh pengusaha di wilayah hukum Polres Karimun agar tidak melayani penelpon yang mengatasnamakan dirinya.
Menurut Djoko, kejadian pencatutan nama pejabat sudah sering terjadi, terutama pada saat pergantian suatu pimpinan baru di suatu instansi. Untuk itu kata dia, para pengusaha diingatkan agar tidak sampai mempercayai penelepon, yang mengunakan nomor pribadi (private number-red) tersebut.
(sm/12/09)
==========
Polisi Uber Pencatut Nama Polisi
KARIMUN -- Mapolres Karimun merasa gerah terhadap aksi penipuan lewat pencatutan nama pejabat. Mapolres terus menguber pemilik rekening misterius, yang mencatut nama Kapolres Karimun yang baru dilantik AKBP Drs Djoko Rudi Ediyanto. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengusut kasus, yang mencemarkan nama baik orang pertama di Mapolres 'Bumi Berazam' tersebut.
Djoko menyebutkan keyainannya bahwa pelaku pencatutan nama pejabat, termasuk dirinya tidak dilakukan satu orang. Alasannya, pelaku bisa mengetahui adanya pergantian pemimpin di Polres Karimun.
Ia memprediksi jika pelaku juga melibatkan orang lokal atau sengaja "memasang" informan di Karimun. Sehingga, pada waktu yang tepat, seperti pergantian pimpinan Polres Karimun, pelaku langsung menelpon sejumlah pengusaha.
"Dugaan adanya orang-orang yang terlibat jaringan penipuan ini berada
di Karimun karena bisa mengetahui nomor telepon pengusaha di sini. Selain itu, pelaku juga mengetahui kalau calon korbannya bergerak di bidang
tertentu," ujarnya.
Sebenarnya kata dia, sebelum kejadian itu berlangsung, ia sudah mengingatkan warga Karimun agar jangan tertipu dengan telepon yang mengatasnamakan dirinya. Tapi, karena tidak membaca koran, maka keesokan harinya, ada yang tertipu.
Menyinggung tentang proses penyelidikan, Djoko menyebutkan, masalah tersebut
termasuk kasus serius. Artinya, bukan hanya korban yang mengalami kerugian. Tapi, lebih mengedepankan upaya-upaya agar masalah terus tidak terulang lagi.
"Salah satu upaya kita melakukan penyelidikan bekerja sama dengan pihak Bank BNI 46. Khususnya untuk mengetahui alamat dan nomor rekening si penerima, Termasuk juga sembilan nomor rekening lainnya. bahkan bila perlu anggota kita akan berangkat ke Bekasi," tegas Djoko.
Kasus tersebut juga telah mendorong masyarakat untuk memperbincangkannya. Hamid (42), warga Karimun, menduga pelaku pencatutan tersebut merupakan sebuah sindikat yang beroperasi tidak hanya di wilayah Karimun, tetapi di daerah lain juga. "Kasus tersebut merupakan tantangan berat bagi Kapolres sekarang. Sebab, jika kasus tersebut tidak dituntaskan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan kepada kepolisian. "Masyarakat akan berpikir, kasus yang menimpa Kapolres saja tidak bisa dituntaskan, apalagi kasus yang menimpa masyarakat," demikian dikatakan. (sm/12/09)

http://sijorimandiri.net/fz/index.php?option=com_content&task=view&id=257

==========================================================================



 
Selasa, 12 Mei 2009 , 10:16:00




TANAH GROGOT- Kasus penipuan meminta pulsa yang mencatut nama pejabat Pemerintah Daerah kembali marak. Namun berbeda dengan kasus awal April lalu yang mengambil nama Kepala Bappeda dan korbannya adalah kepala desa, kini pelaku membidik sasaran lain, yakni PNS dan terutama guru-guru.
Selain Suwardi guru MAN Tanah Grogot yang melaporkan sms yang mencatut nama sekda Paser, ada laporan lain dari Dinas Pendidikan, mengenai permintaan nomor telepon guru, terutama guru agama. ”Ada sms masuk ke saya, mengaku dari Kepala Kantor Depag Provinsi Kaltim, meminta nomor telepon selular semua guru. Jadi saya berikan nomor salah seorang guru yang saya kenal,” kata Muksin, pejabat eselon IV di Disdik Paser.
”Anehnya, setelah beberapa menit, orang tersebut meminta nama Kepala Kantor Depag Paser: ’Kandepag namanya siapa ya? Saya koq jadi lupa’. Jadi saya berikan nama palsu, dan dia percaya saja,” tambah Muksin sambil tertawa.
Sesaat kemudian, ada sms yang masuk ke hp guru tersebut yang berbunyi: ”Bisa tolong dulu belikan saya pulsa 100 ribu diisi ke nomor ini pak? Kalau sudah beli, Bapak langsung ke rumah ambil uangnya. Tolong ya pak, di rumah banyak tamu dari Depag Samarinda. Dari pak Kandepag Paser,” begitu pesan sms dari nomor 081254689393 yang dikirim Minggu (10/5) malam pukul 21.39.
”Karena tidak ada balasan dari penerima pesan, maka Kepala Kandepag gadungan tersebut kembali mengirimkan pesan singkat yang berbunyi: ’Bisa pak?’ sepuluh menit kemudian,” tutur Muksin, sambil menunjukkan isi pesan tersebut.
Dari Muksin, diperoleh tiga nomor telepon yang dipakai untuk meminta pulsa. Yaitu, 081254689393 yang dikirim Jumat (8/5), mengaku sebagai Sekda dan meminta nomor Kadisdik Paser. Yang kedua, 081253324933, mengaku sebagai pak Bahrun, minta dikirmkan pulsa 100 ribu karena tidak bisa keluar rumah, berjanji gantikan uang pembeli pulsa setiba di kantor. ”Pak Bahrun menerima nomor yang sama, mengaku Kadisdik Provinsi, ban mobil kempes di jalan dan pulsa habis. Dia minta dibelikan pulsa oleh Pak Bahrun,” kata Muksin. Yang ketiga, dari nomor 081254136923, mengaku Ibu Herwati, dan meminta nomor telepon guru Depag. (hp4/kpnn)


http://metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=14757

==========================================================================

Penipuan Puluhan Juta, Atasnamakan Pimpinan Komisi V DPR

Jakarta, 4 Juli 2002 16:23
Komisi V DPR meminta kepada semua mitra kerjanya agar waspada terhadap aksi penipuan oleh orang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan Ketua Komisi V DPR Suryadharma Ali untuk kemudian meminta sejumlah dana.

Ketua Komisi V DPR Suryadharma Ali kepada wartawan di Jakarta, Kamis, menyebutkan, akhir-akhir ini terjadi aksi penipuan yang mencatut nama dirinya.

"Modus operandinya yaitu calon korban ditelpon lalu dimintai sejumlah uang dengan berbagai alasan untuk kepentingan pribadi saya atau kepentingan Komisi V DPR, dan uang tersebut diminta untuk ditransfer ke nomor rekening bank tertentu," katanya.

Pasangan kerja Komisi V DPR itu sendiri meliputi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kadin, asosiasi-asosiasi perusahaan, Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM, dan Kantor Menteri Negara BUMN, serta BUMN.

Suryadharma menyebutkan, paling tidak sudah ada tujuh kasus permintaan uang kepada pasangan kerja Komisi V DPR yang mengatasnamakan dirinya dan yang terparah adalah Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mentransfer permintaan uang sebesar Rp70 juta tanpa konfirmasi terlebih dahulu, sehingga uang itu pun "amblas".

"Penelepon mengaku sebagai Suryadharma Ali Ketua Komisi V DPR menghubungi APTRI meminta uang sebesar Rp70 juta dan telah ditransfer melalui Lippo Bank Plaza BII Jalan Sudirman Jakarta, dengan nomor rekening 688.100.55.799 atas nama Suryadharma Ali dengan alamat Jalan Mangunsarkoro Nomor 35 Menteng Jakarta, dan pelaku penipuan meninggalkan nomor HP 08174819044," kata Suryadharma.

Ia menyebutkan, alamat tersebut bukanlah alamat rumahnya dan setelah dicek ke PT Telkom rumah itu merupakan rumah Ibu Sumali.

"Setelah menerima transfer itu, pelaku menghubungi APTRI kembali untuk meminta tambahan sebesar Rp25 juta dan minta ditransfer ke nomor yang sama," katanya.

Namun, lanjut Suryadharma, APTRI melakukan konfirmasi ke Sekretariat Komisi V DPR sehingga Rp25 juta tidak jadi ditransfer ke rekening tersebut.

"Namun untuk yang Rp70 juta telah ditransfer, bahkan Ketua APTRI menjual truk miliknya untuk itu," katanya.

Menurut Suryadharma, penipu yang mencatut namanya juga berhasil mengelabui Asosiasi Gula Indonesia sehingga dana Rp3 juta pun amblas masuk kantong penipu.

"Pada 6 Juni 2002, penipu menghubungi Asosiasi Gula Indonesia meminta uang sebesar Rp40 juta, setelah dilakukan negosiasi akhirnya meminta Rp3 juta dan penipu meninggalkan nomor HP 08178419044," katanya.

Ia menyebutkan, uang Rp3 juta itu ditransfer ke Bank Niaga Cabang Thamrin nomor rekening 0080173421135 atas nama Sumaryoto bendahara Komisi V DPR, padahal di Komisi V DPR tidak ada pejabat bendahara.

Menurut Suryadharma Ali, pasangan kerja Komisi V DPR yang juga dihubungi penipu yang mencatut nama dirinya adalah Sekjen Depag yang minta uang sebesar Rp15 juta, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dimintai Rp35 juta, Kadin yang diminta Rp38 juta, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang diminta Rp37 juta.

"Penipu yang mencatut nama saya juga menelpon pihak PT Garam, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PTPN IX, Dirjen Perkebunan, dan Gabungan Perusahaan Pakan Ternak untuk bertemu dengan masing-masing ketua umum atau Dirut perusahaan yang bersangkutan," katanya.

Penipu yang mencatut nama dirinya, kata Suryadharma, juga pernah menghubungi Menperindag, Sekjen Depperindag, Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Namun kecuali yang dari Asosiasi Gula dan APTRI, penipu tidak mendapatkan uang karena pasangan kerja itu melakukan konfirmasi atau cross check terlebih dahulu ke Sekretariat Komisi V DPR," katanya.

Menurut dia, untuk mengantisipasi aksi itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua pasangan kerja Komisi V DPR yang isinya minta agar pasangan kerja Komisi V DPR melaporkan kepada pihak yang berwajib. [Tma, Ant]

http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=UFZRVQZSBlQF 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

My Site

Label 1

Label 2

Comment Box

Labels