09 October 2010

Ulama, Pengusaha, Politisi dan Tokoh Masyarakat di Daerah pun Berharap Tegaknya Syariah dan Khilafah

Ulama, Pengusaha, Politisi dan Tokoh Masyarakat di Daerah pun Berharap Tegaknya Syariah dan Khilafah

HTI Press. Gelombang seruan penegakkan Syariah dan Khilafah telah menjadi tuntunan seluruh komponen masyarakat. Para tokoh baik ulama, politisi, cendekiawan dan pengusaha mengalami keresahan hidup di dalam sistem sekuler kapitalis, dan menghendaki penerapan sistem Islam. Hal ini nampak pada agenda Konferensi Rajab 1431 H yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Tangerang Raya pada tanggal 1 Agustus 2010 di sebuah mall di Kota Tangerang. Keresahan mereka disampaikan pada testimoni, misalnya yang disampaikan oleh Bapak Jufri Faisal Amir (Pengusaha; Asosiasi Pengusaha Kontraktor Indonesia)mengatakan bahwa dalam sistem saat ini usaha serba susah, untuk mendapatkan proyek harus ngasih sana, ngasih sini, pertemuan yang diadakan di tempat penuh maksiat justeru yang dapat proyek, sementara pertemuan yang diadakan di masjid malah tidak dapat. Demikian pula keresahan dalam sistem sekuler disampaikan oleh H. Ahmad Yani (politisi, mantan anggota DPRD Kab Tangerang), H. Uwan Suwana (Pimpinan FPI Kab Tangerang), dan KH Muh. Tamim (tokoh masyarakat, Imam Besar masjid Nurul Jannah Tangerang).
Acara yang dihadiri oleh lebih dari 1000 peserta (terdiri dari berbagai komponen masyarakat, baik ulama, mubalighah, politisi, pengusaha, pimpinan majelis ta’lim, pimpinan ormas, dll) sebagaimana disampaikan oleh Ketua Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Tangerang Raya, Ust. Muhammad Al-Fakkar merupakan rangkaian dari agenda Konferensi Internasional Hizbut Tahrir yang dilaksanakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia dilaksananakan di berbagai kota baik di Jakarta maupun di daerah, termasuk di Tangerang Raya. Misi yang disampaikan adalah mengingatkan kepada umat Islam tentang peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 28 Rajab 1342 H yakni runtuhnya Khilafah Islamiyah, yang sejak saat itu berbagai problem terutama problem politik dan ekonomi mendera umat Islam di seluruh dunia. Selain itu sehubungan dengan akan masuknya bulan Ramadhan disampaikan misi penting Ramadhan, yakni di samping seruan untuk menyiapkan diri menghadapi bulan Ramadhan agar seluruh amal kita optimal, juga disampaikan bahwa kita sesungguhnya telah terbiasa dengan kehidupan Islam, kita merasa senang dengan suasana Islam dan kita pun tidak merasa bermasalah dengan kehidupan Islam. Karena itu kita pun sesungguhnya akan merasa senang jika hidup dalam kehidupan Islam secara menyeluruh, tidak akan ada masalah dan justeru yang ada adalah kehidupan yang penuh kebaikan.
Problematika ekonomi nasional dan global dan solusinya dalam pandangan Islam diuraikan oleh Ust Ir. H. Dedi Musthafa (Ketua DPD II Kabupaten Tangerang) sedangkan problematika politik nasional dan internasional beserta solusinya dalam pandangan Islam disamapaikan oleh Ust HM Ismail Yusanto (Jubir HTI). Dijelaskan bahwa sistem kapitalisme yang saat ini sedang sekarat telah menyebabkan krisis ekonomi dunia, termasuk di Indonesia, yang terjadi secara berkepanjangan. berulang dan terus berulang rata-rata setiap 5 tahun. Di antara kerusakan akibat sistem kapitalisme adalah krisis keuangan regional maupun global, persoalan kemiskinan, pengangguran, besarnya beban utang negara-negara miskin, penguasaan sumberdaya alam oleh negara-negara besar, dll. Sistem kapitalisme dan liberalisme di Indonesia telah berdampak, antara lain: (1)mahalnya harga kebutuhan bahan pokok; (2)mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan; (3)mahalnya TDL, tarif TOL dan harga BBM; (4)membengkaknya utang negara; (5)korupsi, kolusi dan suap; (6)rusaknya sistem pengelolaan SDA dan energi, dengan lahirnya UU Migas, UU Penanaman Modal, UU SDA, UU Kelistrikan yang semuanya merugikan rakyat. Akibat UU tersebut : (1)Sebagian besar kekayaan alam yang melimpah-ruah itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, yang sebagian besarnya bahkan pihak asing; (2)Perrtumbuhan ekonomi tidak memberi pengaruh berarti bagi kesejahteraan rakyat, karena kekayaan negara yang 80 % dikuasai oleh hanya 20% orang. Akibatnya pertumbuhan  ekonomi rapuh, ketidakstabilan ekonomi dan distribusinya tidak merata.
Kemiskinan menjadi pemandangan setiap hari. Dengan standar miskin BPS (2007) =Rp 167.000,-/bulan/orang atau Rp 5.500,-/hari/orang, angka kemiskinan saat ini hanya sekitar 13 persen atau sekitar 30 juta orang, namun dengan standar miskin Bank Dunia = 2 dolar(Rp.19.000,-) perhari (sekitar Rp 500 ribu/bulan), maka angka kemiskinan mendekati 100 juta jiwa.
Penguasaan minyak dan gas alam, 90% minyak dikuasai asing. Demikian pula dalam hal penguasaan hutan. Hasil hutan yang sangat luas tidak dapat dinikmati oleh rakyat. Studi Walhi (1994) menunjukkan 85% keuntungan sektor kehutanan langsung dinikmati oleh para pengusaha, sementar sisanya oleh Pemerintah Pusat.
Adapun problem politik baik nasional maupun internasional berakar dari sekulerisme yang melahirkan kapitalisme dan dalam bidang politik lahirlah demokrasi. Pada sistem demokrasi lahir wakil rakyat/parlemen dan penguasa hasil pemilu. Wakil rakyat dan penguasa yang telah dipilih oleh rakyat ternyata tidak lagi mewakili rakyat, terbukti kebijakan dan perundang-undangan yang dibuat tidak memihak pada rakyat. Contoh kongkrit adalah lahirnya UU Kelistrikan, UU SDA, UU Migas sampai UU Pornografi. Hal ini terjadi karena proses politik yang terjadi adalah kompromi politik antara wakil rakyat dan penguasa dengan pemilik modal. Biaya politik yang mahal untuk seorang anggota legislatif maupun penguasa menjadikan berbagai upaya untuk mengembalikan modal dilakukan, salah satu yang paling menguntungkan adalah jual beli kebijakan.
Solusi untuk mengatasi problematika ini adalah dengan menerapkan Syariat Islam dan menegakkah Khilafah sebagai institusi yang akan menerapkan Syariat Islam tersebut. Dalam bidang ekonomi dilakukan melalui pengaturan kepemilikan umum atas sumber kekayaan, penerapan sistem keuangan dan moneter Islam, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kepemilikan secara benar. Untuk kasus Indonesia, melalui pengaturan kepemilikan umum sektor pertambangan dan energi, dengan produksi minyak sekitar 950.000 barrel per hari (bpd).  Bila asumsi harga minyak adalah US$ 65/barrel dan nilai tukar rupiah Rp. 9000/US$ maka nilai minyak ini sekitar Rp. 202 Triliun per tahun.  Bila biaya produksi dan distribusi minyak ditaksir hanya berkisar 10%, maka nett profitnya masih di atas Rp 182 Triliun. Produksi gas (LNG) adalah setara sekitar 5,6 juta barrel minyak per hari atau nett profitnya sekitar Rp 268 Triliun. Produksi batubara adalah setara 2 juta barrel minyak per hari, atau nett profitnya sekitar Rp 191 Triliun. Produksi pertambangan terutama emas seperti Freeport atau Newmont dapat ditaksir dari setoran pajaknya yang nett profitnya adalah Rp. 30 Triliun per tahun.  Dari sumber lain didapat informasi bahwa produksi emas di Freeport adalah sekitar 200 Ton emas murni per hari. Secara kasar, bersama perusahaan tambang mineral logam lainnya nett profit sektor pertambangan adalah minimal Rp. 50 Triliun per tahun. Dengan demikian dari sektor pertambangan saja didapat penerimaan sekitar minimal Rp. 691 Triliun pertahun. Pada produk laut, menurut Rokhmin Dahuri, nilai potensi lestari laut Indonesia baik hayati, non hayati, maupun wisata adalah sekitar US$ 82 Milyar atau Rp. 738 Triliun pertahun. Pada sektor kehutanan, dengan luas hutan kita adalah 100 juta hektar. Untuk mempertahankan agar lestari dengan siklus 20 tahun, maka setiap tahun hanya 5% tanamannya yang diambil.  Bila dalam 1 hektar hutan, hitungan minimalisnya ada 400 pohon, itu berarti setiap tahun hanya 20 pohon per hektar yang ditebang.  Kalau kayu pohon berusia 20 tahun itu nilai pasarnya Rp. 2 juta perbatang dan nett profitnya Rp. 1 juta, maka nilai ekonomis dari hutan kita pertahun adalah 100 juta hektar x 20 pohon per hektar x Rp 1 juta per pohon = Rp 2000 Triliun.  Fantastis. Ini baru dari kayunya belum dari potensi kekayaan biologi lainnya. Secara keseluruhan potensi pendapatan negara dari bagian kepemilikan umum ini adalah sekitar Rp. 3.400,- trilyun. Jumlah tersebut 3 kali lipat APBN tanpa memungut pajak rakyat. Dengan jumlah tersebut hutang negara akan segera bisa dilunasi, pendidikan dan kesehatan bisa digratiskan atau dengan biaya murah. Dampaknya adalah penghasilan masyarakat akan dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan tinggi.
Selanjutnya penerapan sistem mata uang berbasis emas dan perak akan membuat mata uang menjadi stabil dan kuat, tidak diintervensi dan didominasi oleh mata uang mana pun termasuk dollar dan euro. Larangan riba dan transaksi spekulatif di sektor non rill akan membuat sektor rill tumbuh dan stabil.
Dalam bidang politik dilakukan penerapan sistem politik Islam dengan menerapkan Syariat Islam dan menegakkan Khilafah menggantikan sistem demokrasi. Dengan penerapan sistem politik Islam,
1.       Terjadi perubahan substansi politik, di mana substansi politik sekulerisme adalah memisahkan agama dengan kehidupan, sehingga Islam dianggap tidak layak diterapkan pada ranah publik. Maka perubahan substansi politik dilakukan dengan meninggalkan kapitalisme maupun sosialisme / komunisme dengan menerapkan Islam. Meninggalkan prinsip kedulatan rakyat diganti dengan kedaulatan syariat Islam (as-siyadatu lisy-syar’iy).
2.       Perubahan fungsi politik: dengan sekulerisme kapitalisme politik menjadi alat kekuasaan dan menguatkan modal, politik mengabdi kepada kepentingan partai, kelompok, golongan dan pemilik modal maka fungsi politik haruslah menjadi sarana untuk Ri’ayatu syuun al-ummah (mengurusi urusan rakyat).
3.       Intervensi politik: dengan kepemimpinan tunggal umat Islam yang kuat (Khalifah) maka Barat akan kesulitan memecah belah umat Islam, melakukan intervensi dalam berbagai kebijakan di negeri-negeri muslim dan menjadikan umat Islam bersatu dengan kepemimpinan Islam yang satu.
4.       Perubahan budaya politik yang bebas dan liberal, diganti dengan budaya politik yang berbasis pada  ketakwaan individu kepada Allah SWT.
Itulah solusi Islam yakni Syariat Islam yang tegak di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Dan ini adalah satu-satunya solusi atas berbagai problematika yang menimpa umat Islam.
Sumber: DPD II HTI Tangerang Raya




 
http://hizbut-tahrir.or.id/2010/08/02/ulama-pengusaha-politisi-dan-tokoh-masyarakat-di-daerah-pun-berharap-tegaknya-syariah-dan-khilafah/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

My Site

Label 1

Label 2

Comment Box

Labels