Advertisement

Responsive Advertisement

80 Persen Produk Malaysia Banjiri Perbatasan Kalbar Kabarnya “Jalan Tikus” pun Ditutup

Selasa, 29 Januari 2013
80 Persen Produk Malaysia Banjiri Perbatasan Kalbar
Kabarnya “Jalan Tikus” pun Ditutup


Badau – “Jalan tikus” yang terdapat di perbatasan Badau memang banyak. Sejumlah jalan tak resmi itu, yang diketahui keberadaannya telah ditutup dan dijaga lima personel pengamanan perbatasan (pantas). Sebab “Jalan tikus” di perbatasan sering digunakan sebagai jalur penyelundupan barang, orang, bahkan narkotik.

Hal tersebut diakui Komandan Rayon Militer (Danramil) Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kapten Tomni. Dia menguraikan, sekitar 80 persen produk Malaysia telah membanjiri kawasan perbatasan Kalbar. Terutama di Badau.

“Barang-barang dari Malaysia sulit dihilangkan dari kawasan perbatasan, disebabkan banyaknya akses ‘jalan tikus’ alias tidak resmi tersebut,” jelas Tomni kepada Rakyat Kalbar, Rabu (23/1).

Tomni menganalisis, “jalan tikus” itu mempermudah transportasi produk Malaysia. Akibatnya harganya (produk Malaysia) lebih murah ketimbang harga produk Indonesia.

“Tidak hanya produk makanan dan minuman, barang-barang elektronik, gas elpiji, sembako seperti gula, banjir di pasar-pasar tradisional di perbatasan,” ujar Tomni.

Ia berharap infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan dibangun untuk menghubungkan antardesa di kawasan perbatasan. Serta pasokan listrik dan sumber air baku disediakan pemerintah. Hal itu akan berujung pada geliat ekonomi yang akan mencari jalannya sendiri.

Hal seperti itu terlihat jelas dalam perdagangan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan Kalimantan. Malaysia dengan kesiapan infrastrukturnya ternyata telah jadi “pendikte” pasar di perbatasan. Namun Indonesia tidak bisa melakukannya di wilayah perbatasan sendiri.

Bisa dikatakan, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di perbatasan saat ini bergantung dari Sarawak. Mereka (warga perbatasan) tidak mampu membeli barang dari Indonesia, karena harus mengeluarkan biaya lebih besar akibat tingginya transportasi dan bea cukai.

“Barang-barang seperti beras dan sembako lainnya masih banyak dari Malaysia. Karena barang-barang seperti sembako sangat kurang di daerah perbatasan, maka mereka lebih banyak membeli di Malaysia. Sangat susah kalau kita larang, kalau masih pelayanan dari Indonesia belum bisa memuaskan masyarakat perbatasan,” ungkap Tomni.

Ia menambahkan, banyak jalan tikus di sepanjang perbatasan. Namun, di Badau ada dua jalan tikus yang tidak bisa ditutup, karena masyarakat di sekitar menggantungkan hidupnya dari jalan tikus tersebut seperti menjual hasil bumi seperti beras, karet, dan sebagainya ke Malaysia dan membeli barang-barang kebutuhan hidup.

“Kita hanya terkendala infrastruktur jalan. Jarak tempuh yang jauh sehingga memerlukan biaya transportasi yang besar antardesa dan kecamatan,” katanya.
Bagaimana pengamanan TNI di perbatasan?

Tomni menjawab, Koramil berfungsi sebagai pembina masyarakat. Sedangkan pasukan TNI yang betul-betul menjaga keluar-masuknya di perbatasan adalah pengamanan perbatasan (pantas).

“Jadi pasukan kita yang ada di kompi sudah kita bagi untuk menjaga pos-pos yang ada. Dengan satu pos sebanyak lima pasukan. Kalau tidak salah ada 8 pos yang harus dijaga,” jelasnya.

Tomni mengatakan titik kerawanan yang harus dijaga ketat seperti di daerah Dilangu. Di sana ada pasukan TNI yang khusus untuk menjaga wilayah tersebut.

“Kita sebagai pasukan yang telah diutus untuk menjaga di perbatasan tetap selalu kontrol daerah-daerah yang rawan,” ucapnya.

Tomni juga mengatakan TNI tetap menanamkan nilai-nilai jiwa nasionalisme dan NKRI harga mati kepada masyarakat di perbatasan. Ini dilakukan agar warga tetap cinta dengan NKRI.

Kalau setiap “jalan tikus” ada pos pengamanan TNI dan border sudah dibuka, maka jalan tikus ditutup. “Ini dilakukan untuk mempermudah pengamanan apalagi kalau setiap jarak 10 kilometer ada satu pos TNI. Ini juga untuk mempermudah pengecekan patok batas,” jelas Tomni.
Penyelundupan narkoba di Makassar tidak melalui Kalbar

Wanti-wanti agar kasus penyelundupan narkoba di Makassar beberapa hari lalu melalui kargo pengiriman barang—narkoba jenis sabu itu dimasukkan dalam perut ayam potong—, tak terjadi di Kalbar. Kapolda Kalbar memerintahkan jajarannya untuk memperketat dan melakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang masuk dari Malaysia.

“Jangan melakukan pengawasan hanya sebagai formalitas. Tetapi kami meminta jajaran Polda Kalbar agar menggeledah barang bawaan. Tidak hanya diperiksa surat-menyuratnya. Tapi kami minta anggota harus jeli, agar tidak kecolongan masuknya barang-barang ilegal ke Kalbar,” ungkap Kapolda Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto melalui Dir Restik Polda Kombes Pol Ahmad Alwi, Minggu (27/1) siang.

Dikatakan Alwi, tidak hanya di perbatasan, tetapi juga di semua kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, baik di border maupun jalan tikus. Selain itu, pihak kepolisian akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, agar Indonesia, terutama Kalbar, aman dari barang-barang ilegal.

Narkoba yang ditangkap di Makassar itu, lanjut Alwi, kemungkinan tidak melalui Kalbar. Barang-barang itu diantar langsung dari Malaysia ke daerah tujuan, yakni Makassar. Namun pihak Kepolisian Kalbar hingga saat ini masih belum mendapat laporan tentang narkoba yang diselundupkan melalui ayam.

“Kami sudah komitmen agar memeriksa barang-barang yang masuk ke Kalbar, agar tidak terus-terusan kecolongan. Tapi, untuk kargo, pihak kepolisian sangat kesulitan, karena tidak ada alat khusus untuk mendeteksinya,” ungkapnya.

Kalbar miliki lima daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia yakni Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Sambas, Bengkayang, dan Sanggau. Meski terdapat dua border resmi sebagai pintu masuk dua negara, namun masih banyak jalur tidak resmi yang bisa diakses masyarakat. Kondisi ini mengharuskan adanya peningkatan ekstra pengamanan agar Kalbar tidak kecolongan kasus penyelundupan.

“Di lima kabupaten tersebut ditempatkan satu regu personel Brimob. Membantu peningkatan patroli perbatasan,” jelasnya.

Dalam melaksanakan upaya pencegahan hingga penindakan, lanjut Alwi, sangat dibutuhkan hubungan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan. Baik internal kepolisian, eksternal kepolisian, dan masyarakat.

“Maka kemitraan yang perlu dibangun adalah kemitraan yang saling melengkapi dan membangun. Agar tercapai tujuan bersama yaitu terpelihara dan terwujudnya keamanan dan ketertiban sosial,” demikian Ahmad Alwi. (hak/sul)

http://www.equator-news.com/utama/20130129/80-persen-produk-malaysia-banjiri-perbatasan-kalbar