Advertisement

Responsive Advertisement

Kecaman pada Kamboja pasca dideportasinya 20 warga Uighur secara paksa kembali ke China oleh pemerintah Amerika Serikat, aktivis hak asasi manusia dan badan urusan pengungsi PBB

Giliran PBB Kecam Kamboja
Anak-anak Uighur sedang makan siang di sebuah bazar, Sabtu (5/4) di Hotan, daerah otonomi Xinjiang Uighur. Otoritas China menyalahkan sekelompok warga Muslim sebagai penyulut kerusuhan yang akhir-akhir ini terjadi di Xinjiang. Daerah ini juga menginginkan kemerdekaan dari China.
Senin, 21 Desember 2009 | 00:35 WIB

PHNOM, PENH, KOMPAS.com - Kecaman demi kecaman terus mengarah pada Kamboja pasca dideportasinya 20 warga Uighur secara paksa kembali ke China. Setelah para pemerintah Amerika Serikat dan aktivis hak asasi manusia, badan urusan pengungsi PBB juga mengeluarkan sikap serupa.

Juru Bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Kitty McKinsey menyatakan, tindakan memaksa pulang para pencari suaka tanpa pemeriksaan lengkap permintaan suaka mereka adalah pelanggaran serius hukum internasional tentang pengungsi.

McKinsey mengatakan, pada Sabtu lalu pihaknya telah berupaya mengirim staf ke bandara utama Phnom Penh untuk mencoba menghentikan deportasi itu secara fisik. Namun, pihak berwenang menghindarinya dengan menggunakan bandara militer sebagai pengganti.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan, Kamboja adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi 1951 di mana menyatakan, para pencari suaka tidak akan dikembalikan  negara-negara di mana mereka akan menghadapi penganiayaan. Namun dengan kenyataan ini, Kamboja telah melakukan pelanggaran. Sebaliknya, mereka justru mendapat "hadiah" dari Beijing atas tindakannya itu.

Sekadar mengingatkan, kasus pengungsian 20 warga Uighur ini adalah dampak dari kerusuhan 5 Juli yang dimulai dengan aksi protes terhadap serangan pada pekerja Uighur di Cina selatan. Kerusuhan itu mengakibatkan 197 orang tewas dan lebih dari 1.600 terluka.

http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/12/21/00355580/Giliran.PBB.Kecam.Kamboja